Konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) kian terbuka.
Hal ini menyebabkan terjadinya perseteruan antara DPR dan KPK. Menurut saya hal ini seharusnyha tidak perlu terjadi,karena KPK tengah menjalankan tugasnya memeriksa anggota DPR yang sekiranya terlibat dalam kasus banggar.
Tapi mengapa seolah-olah anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak terima akan hal ini,padahal KPK hanya ingin memeriksa ketua banggar. Nah disinilah mengapa DPR geram kepada KPK,DPR menilai pemeriksaan boleh dilakukan tapi dengan syarat,KPK tidak boleh memberitahu hasil pemeriksaan kepada publik.
Padahal di zaman pemerintahaan SBY jelas-jelas menerangkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh ditutup-tutupi. KPK harus mengusut tuntas kasus BANGGAR apapun yang terjadi,karena hal ini menyangkut masyarakat juga.
Sebaiknya DPR dan KPK menghentikan perseteruan ini,kalau terus-terusan berseteru pastinya citra kedua kubu tersebut akan tercoreng dimata rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar